Larangan jilbab di Karnataka—negara bagian yang dikuasai BJP—telah memicu protes dari kalangan siswa dan orang tua Muslim. Sebagai rekasinya, protes dari umat Islam itu juga diserang balik oleh kelompok siswa Hindu.
Para pengkritik kebijakan pemerintah Karnataka menilai larangan jilbab menjadi cara lain para penguasa Hindu garis keras untuk meminggirkan masyarakat Muslim di India. Untuk diketahui, populasi umat Islam menyumbang sekitar 13 persen dari total 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas Hindu.
Para pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP)—kelompok radikal Hindu lainnya yang berafiliasi dengan BJP—mengatakan bahwa mereka telah mendesak larangan jilbab juga diterapkan di negara bagian asal PM Modi, yakni Gujarat. Mereka juga bakal menulis surat ke pemerintah negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian tersebut.
“Jilbab tidak diperbolehkan di lingkungan angkatan bersenjata, kepolisian, dan kantor-kantor pemerintah. Lalu mengapa berkeras (gunakan) jilbab di sekolah dan perguruan tinggi?” kata Sekretaris VHP Gujarat, Ashok Raval.
“Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal,” dalihnya.
Menteri Pendidikan Gujarat, Jitu Vaghani, menolak berkomentar. Seorang menteri negara dan seorang birokrat lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa tidak ada rencana dari pihaknya untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah dalam waktu dekat.