Hal yang sama terjadi di lingkungan birokrasi. Contoh paling dekat kata perempuan berjilbab itu, adalah tenaga honorer yang dipekerjakan di Sekretariat DPRD.
Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 orang, sebab sumber daya aparatur berstatus PNS memang sangat sedikit di lembaga tersebut.
Perbandingannya terlalu mencolok. Kondisinya, jumlah PNS hanya 20 orang, tidak mampu menangani tugas-tugas di lembaga ini dengan merangkap-rangkap.
"Kondisi ini membuat pemerintah harus merekrut tenaga honor agar dapat menopang minim aparatur berstatus PNS," katanya.
Belum lagi kebutuhan untuk tenaga spesifik yang tidak dapat digantikan oleh PNS. Seperti petugas kebersihan, supir, penjaga kantor, sekretaris pribadi bahkan ajudan pejabat publik yang ada di lembaga ini.
Kondisi yang ditemui di salah satu organisasi perangkat daerah, dari total sekitar 34 organisasi dalam pemerintahan ini.
Olehnya, DPRD akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut, termasuk nasib para tenaga honor daerah agar tidak kehilangan pekerjaan sebelum ditemukan solusi terbaik untuk melangsungkan hidup.