Menurutnya ada perubahan prosedur yang diterapkan, termasuk digitalisasi sistem informasi pendaftaran yang tidak biasa diisi oleh para pengusaha di daerah.
“Akibatnya ketika bapak presiden meminta data seberapa banyak perusahaan yang tidak beroperasi, dari 2.345 perusahaan hampir 90 persen yang tidak menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Alasan mereka sederhana, kami tidak diminta oleh daerah,” ujarnya.
Terkait Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (PETI), pihaknya mendorong agar berbadan hukum sehingga jelas penanggungjawabnya.
Badan hukum juga menjamin adanya kontribusi bagi daerah dan menjalankan fungsi pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan.