"Sekarang kita mau intervensi sarana-sarana supaya tidak menyerahkan antibiotik kepada masyarakat tanpa disertai resep dokter karena bisa berpotensi resisten mikrobanya terhadap antibiotik yang diminum. Dampak resisten terhadap resistensi yang lain lagi akan menumpuk, ini yang akan kita antisipasi mulai dari sekarang," ujarnya.
BBPOM, lanjut dia, akan menggandeng Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melakukan edukasi sampai ke pemilik apotek atau pemilik sarana apotek agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa disertakan resep dokter.
"Kita ingin pengajak agar pemilik sarana apotek mengerti, jangan hanya melihat dari sisi bisnis tapi juga kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, BBPOM tidak bisa bergerak sendiri melakukan pengawasan kepada penyedia atau distributor obat ke masyarakat.
"Perlu kerja bersama, tugas bersama melakukan pengawasan, organisasi profesi termasuk pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.
Hariani kembali menegaskan, bahwa antibiotik termasuk golongan obat keras, artinya kalau obat keras diperoleh di apotek maka harus memakai resep dokter.