MINAHASA TENGGARA, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara melibatkan aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pengawasan diperlukan guna menghindari penyelewengan.
"Kami sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk ikut serta mengawasi proses penyaluran bantuan, apalagi itu bantuan khusus Covid-19," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Rabu (23/2/2022).
David mengungkapkan, keterlibatan kedua aparat hukum ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah tersebut.
"Jadi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan bantuan ini, maka aparat hukum akan melakukan pengawasan secara ketat," katanya.
Menurut David, data masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan ini segera diserahkan kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian.