“Enggak (masuk Peraturan Presiden). Nanti masuk di juknis aja mungkin, ya,” kata Nanik.
Kepala BGN Dadan Hindayana, menegaskan pendaftaran SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis dilakukan sepenuhnya lewat sistem digital. Dengan mekanisme ini, BGN tidak melihat dan tidak memilah pemohon berdasarkan identitas personal, tetapi hanya memproses permohonan sesuai persyaratan sistem.
Dadan menambahkan, sistem tersebut dirancang untuk menjaga profesionalitas sekaligus mempercepat proses pendirian dapur Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Namun, di saat yang sama, BGN tetap menerapkan sejumlah batasan teknis.
Dia mengungkapkan, BGN memiliki aturan bahwa satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur per provinsi, kecuali dapur yang melekat pada institusi tertentu. Pembatasan ini dibuat untuk mencegah dominasi satu pihak dalam jaringan SPPG program Makan Bergizi Gratis.
BGN juga mengakui, di fase awal program Makan Bergizi Gratis, lembaga sangat terbantu oleh pihak-pihak yang bersedia berinvestasi membangun dapur. Hal ini penting karena pemerintah harus melayani jutaan penerima manfaat dalam waktu relatif singkat.