Menurutnya, semua lapisan masyarakat, baik yang berseragam maupun tidak berseragam sama-sama bisa tertekan. Hal itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka.
Konsekuensinya, pertama, tidak hanya personel di lapangan. Masyarakat luas pun perlu mengendalikan diri mereka. Semua pihak harus menjauhi perbuatan yang memprovokasi sekaligus menjaga diri agar tidak terprovokasi.
Kedua, memahami adanya eskalasi situasi mengarah pada keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi di masa pandemi ini. Pemerintah pusat sepantasnya menginsafi proyek infrastruktur termasuk pembangunan ibu kota baru harus diturunkan prioritasnya.
"Kita sedang berada pada situasi pertaruhan antara hidup dan mati. Program-program yang baru mendatangkan pemasukan dalam jangka panjang tidak boleh mendahului kebutuhan saat ini, menyangkut kesanggupan masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar mereka," ucapnya.
Kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan serta sosial di sisi lain, merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional. Presiden Jokowi, yang dulu dianggap merepresentasikan wong alit, semestinya tidak sulit memahami hal tersebut.