Selain itu, ia mendorong adanya kolaborasi antar instansi. Iwan menekankan pentingnya sinergi Pemerintah kabupaten maupun Pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan dari pusat.
"Sementara kami, dari Komisi V DPR juga bisa membantu mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di Maros atau daerah lain yang membutuhkan," ujarnya.
Iwan memahami, Pemda memiliki ruang fiskal yang terbatas, dan sering kali harus memutuskan mengambil kebijakan yang lebih prioritas dari semua kebutuhan penting bagi warga di daerahnya masing-masing.
“Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana Pemda proaktif. Sehingga apabila kebutuhan di daerahnya belum bisa terpenuhi dengan APBD, maka Pemerintah Pusat akan ikut membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau aktif memberi informasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan perjuangan warga menandu seorang ibu hamil sejauh tujuh kilometer di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, viral di media sosial.
Perempuan bernama Nina (21), warga Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, terpaksa ditandu menggunakan bambu oleh warga menuju Puskesmas Tompobulu saat hendak melahirkan lantaran jalan desa yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan.
Setelah menempuh perjalanan yang penuh perjuangan, Nina akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat di Puskesmas Tompobulu. Hanya saja, perjuangan Nina belum berakhir sebab dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki sejauh tujuh kilometer melewati jalur rusak yang sama menuju rumahnya.
Kisah pilu Nina ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang simpati sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur pedalaman Maros. Padahal, pemerintah kabupaten setempat disebut telah berjanji bakal memperbaiki kondisi jalan tersebut.