"Hukum mengatur keadilan masyarakat, kami telah menempuh jalur hukum. Saya rasa banyak ketidakadilan yang luar biasa, KPU yang dituntut kami yang dieksekusi. Kami tidak diberi ruang membela diri," katanya.
Danny menyebutkan, sebelum pendaftaran peserta pilkada pun sudah dijegal. Di antaranya, pindahnya dukungan delapan parpol kepada calon lain dan mendapat hambatan saat verifikasi faktual sebagai calon perseorangan. Dari sisi hukum, Danny mengungkapkan banyak laporan yang menuduhnya melakukan dugaan pelanggaran.
"Dua kriminalisasi, tiba-tiba ada aduan begitu banyak terhadap saya. Padahal kalau kasus, tentunya kelihatan," ujarnya.
Selain itu, ada beberapa isu lagi yang diduga sebagai upaya penjegalan Danny. Di antaranya, pembagian smartphone (ponsel pintar), pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan slogan Dua Kali Tambah Baik Membangun Makassar.
Danny menceritakan, program tersebut direncanakan jauh sebelum ditetapkan sebagai calon wali kota Makassar. Pertama, program Smart RT/RW yaitu semua RT/RW akan diberikan smarthphone untuk mengakses jaringan smart city dalam konteks pelayanan masyarakat. Tujuannya, agar informasi dan pelayanan masyarakat paling bawah bisa ditanggapi lewat command center yang terintegrasi.
Kemudian yang kedua, pada pengangkatan status guru sukarela menjadi status guru honor, padahal guru tetap di Makassar tidak bertambah. Ketiga tagline dua kali tambah baik. Menurut dia, tagline itu adalah bagian dari semangat untuk membangun Kota Makassar.
"Semua ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan program lima tahun, disusun jauh sebelum pilkada. Kami menjalankan program yang sudah melewati proses di DPRD, kemudian menjalankan RPJMD berdasarkan visi misi bersama," katanya.