“Harus ada pertimbangan mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara soal budaya, akan lebih besar lagi implikasinya. PSBB total akan mematikan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Ditambahkan LaNyalla, PSBB ketat juga akan berdampak besar terhadap pendapatan pemerintah daerah. Dikhawatirkan, pemda akan tidak mampu membiayai sektor kesehatan apabila PSBB dilakukan sebab beban sangat besar sementara pemasukan dari pajak terkuras.
“Lockdown juga tidak akan efektif karena karakter geografis kita. Ada banyak celah, khususnya daerah, yang memungkinkan terjadinya pelanggaran PSBB. Siapa yang bisa jamin warga akan patuh semua? Sementara kita punya banyak jalur-jalur tikus. Sulit memantaunya,” ucap LaNyalla.
Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak PSBB yakni Gubernur Jawa Timur, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
“Ini tugasnya kepala daerah. Ingat pesan presiden, lakukan PPKM Mikro secara sporadis hingga tingkat kelompok masyarakat paling kecil yaitu RT/RW. Pelacakan history kasus menjadi kunci,” tegasnya.