Dia menambahkan, kuota khusus orang asli Papua di pemerintahan nantinya paling banyak yakni 80 persen. “Termasuk juga kelonggaran syarat batas usia untuk PNS yang awalnya 35 tahun batas akhirnya, kini menjadi 48 tahun,” katanya.
Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflous Doranggi menuturkan, fakta di Papua hari ini angka kemiskinan yang cukup tinggi. Semua ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
Pendekatan pembangunan masih dianggap tidak berkelanjutan. Masih banyak daerah di Papua yang masih rendah dalam perencanaan yang dilakukan. “Kondisi ini perlu penegasan dan penataan yang baik, apakah nanti menjadi pelaku maupun penonton saja,” katanya.
Saat ini, katanya, perlu pemetaan situasi serta pembuatan grand desain jangka panjang. Hal ini bisa dilakukan secara partisipatif dan terpadu. “Akselerasi pembangunan pascapemekaran penting dan harus berdampak luas,” ujarnya.