Bripka Fanny Krebru, juru bicara anggota Polri OAP peserta seleksi SIP 2021, mengatakan, protes dilontarkan karena hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 tidak sepenuhnya OAP yang lulus.
Padahal program Afirmasi Otsus sudah menjamin putra/i asli Papua berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira. Ironisnya pihak Pemda Papua dan Polda Papua telah menandatangani MoU tentang program Afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua yang dibiayai oleh dana Otonomi khusus. Namun kenyataannya tidak seperti itu.
Karenanya, Fanny bersama 109 anggota Polri OAP yang tidak lulus tersebut, meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan.
"Peserta seleksi SIP gelombang ke-50 tahun 2021, permintaan kami. Kalau memang itu benar menggunakan dana Otsus, maka harus dibatalkan, karena jumlah atau kuota peserta didik Sekolah Inspektur Polisi di wilayah Polda Papua tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara Polda Papua dan juga Pemerintah Provinsi Papua," kata Fanny.
Untuk hasil seleksi kali ini, ujar Fanny, diharapakan pihak panitia tidak membawa program Afirmasi Otsus Orang Asli Papua. Sebab, tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, melainkanmenggunakan kuota reguler.