Sehingga dengan adanya upaya mereka tersebut, lanjut Erwin, seluruh jajarannya memiliki kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara sebagaimana diamanahkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Keberadaan kita (Satgas) untuk meminimalisir sekaligus mencegah berbagai macam tindak pidana maupun pelintas batas ilegal yang masuk ke wilayah NKRI tanpa melalui prosedur,” kata alumni Akmil 2002 ini.
Selain itu, menurut Erwin, tindakan para pelintas batas ilegal tersebut telah melanggar UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
"Yaitu, Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap orang yang ingin masuk/keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku," tandasnya.
Di wilayah perbatasan, ujar dia, biasanya warga negara PNG mempunyai kartu lintas batas yang berwarna kuning untuk dapat memasuki wilayah Indonesia dan hanya sebatas wilayah Skouw untuk keperluan belanja. “Apabila tidak mempunyai kartu tersebut, maka mereka (WN PNG) tidak dapat memasuki wilayah Indonesia,” ucapnya.
Aktivitas lintas batas, kata Erwin, cukup beragam berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan dan pertahanan juga banyak dengan ditemukan, seperti jalan-jalan tikus yang sulit dideteksi yang berada di kawasan hutan yang dimanfaatkan sekelompok orang untuk perlintasan batas ilegal.
“Untuk mencegah terjadinya pelintas batas ilegal, Satgas akan terus mengintensifkan patroli keamanan di sekitar rute jalan-jalan tikus,” katanya.