Dia menuturkan, program pernikahan massal tahun ini dikhususkan bagi orang asli Papua sebanyak 50 pasangan yang dibiayai dengan dana otonomi khusus.
Semua biaya proses pernikahan ditanggung oleh pemerintah daerah. Baik transportasi perjalanan dari rumah ke gereja sampai acara resepsi dan pulang kembali ke rumah gratis.
Selain itu, kata dia semua dokumen kependudukan baik akta nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak semua diurus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurutnya, sebanyak 50 pasangan pernikahan massal tersebut adalah pasangan yang sudah hidup bersama bahkan ada yang sudah puluhan tahun tapi tidak menikah secara resmi.
Dia mengungkapkan, pasangan yang menikah hari ini ada yang sudah berusia 60 tahun, bahkan sudah punya cucu. Itulah salah satu tradisi di Papua masyarakat ketika secara adat sudah dinyatakan sah langsung hidup berdua sampai punya anak tidak mementingkan proses pernikahan secara resmi.
Program pernikahan massal dinilai dilakukan agar masyarakat yang belum menikah secara resmi dapat disahkan sehingga mendapat dokumen kependudukan resmi guna mempermudah urusan pelayanan publik.
"Masyarakat sangat antusias mengikuti program pernikahan gratis ini namun tahun ini terbatas untuk 50 pasangan. Dan program yang sama akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023," katanya.