Ia menambahkan bahwa perbedaan di Mimika, baik dari sisi suku maupun agama, tidak pernah menjadi pemecah, melainkan justru memperkuat persatuan. Penghargaan ini dinilainya memberi dorongan baru bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat harmoni sebagai landasan utama pembangunan Mimika ke depan.
Raihan penghargaan ganda ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial. Selama beberapa tahun terakhir, Pemda Mimika dinilai konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui regulasi yang inklusif, koordinasi lintas sektor, serta pemberian dukungan nyata untuk kegiatan FKUB.
Sementara itu, FKUB Mimika aktif menjalankan berbagai program strategis seperti dialog lintas iman, edukasi moderasi beragama, dan penyelesaian isu sensitif melalui pendekatan persuasif dan damai. Inilah kombinasi yang menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan manajemen kerukunan terbaik di Indonesia.
Menurut Kemenag melalui FKUB, ada sejumlah indikator utama yang membuat Mimika unggul dalam penilaian Harmony Award 2025, yakni:
1. Dukungan Kebijakan dan Anggaran
Pemda Mimika dinilai memberikan dukungan konkret melalui kebijakan terbuka, responsif, dan inklusif. Alokasi anggaran bagi operasional FKUB juga dianggap memadai dan tepat sasaran.
2. Inovasi dan Aktivitas FKUB
FKUB Mimika aktif dalam mediasi, membuka ruang dialog, hingga menggelar edukasi moderasi beragama terutama kepada generasi muda—sebuah langkah penting dalam menanamkan toleransi sejak dini.
3. Stabilitas dan Ketanggapan Daerah
Mimika dinilai mampu merespons isu-isu keagamaan secara cepat, damai, dan tanpa menimbulkan konflik horizontal. Stabilitas daerah menjadi salah satu poin penilaian paling menentukan.
Dengan seluruh indikator tersebut, Mimika dinyatakan layak menjadi role model nasional, khususnya bagi daerah-daerah lain di Papua.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” tutur Menag di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.