JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut kekerasan di Papua bukan karena masalah pembangunan. Dia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Dana Otsus Papua hingga Rp1.000,7 triliun sejak 2001 silam.
Dengan anggaran sebanyak itu, kata dia, sudah banyak fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dan disediakan untuk masyarakat.
"Kan sekarang LSM bilang 'Papua harus dibangun supaya aman'. Nah saudara, Rp1.000,7 T itu sudah maju banget, gedung bagus, rakyat dapat bantuan, sekolah bagus," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).
Dia mengatakan, berdasarkan hasil studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dapat disimpulkan pembangunan di Papua sudah cukup maju. Sehingga, bukan itu yang menjadi alasan terjadinya kekerasan.
Melainkan, menurut dia, masih ada beberapa pihak yang menginginkan Papua untuk merdeka.
"Kenapa kalau bagus kok orang ribut suruh bangun ini itu. Hasil studi karena Papua itu mau semaju apa pun dan diberikan apa pun, karena masih ada orang di hatinya ingin memerdekakan Papua," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut enam kabupaten di Papua rawan konflik. Keenam daerah kategori rawan tersebut tersebar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Untuk daerah rawan di Papua Pegunungan yakni Kabupaten Nduga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang (di batas RI-PNG). Kemudian tiga di Papua Tengah yakni di Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
“Itu kalau saya prediksi itu ada tiga kabupaten di Papua Tengah, tiga kabupaten di Papua Pegunungan,” ujar Wapres seusai menghadiri acara di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (16/5/2023).