Pieter Kalakmabin juga menambahkan esensi dalam berpolitik itu harus memahami etika. Dia meminta kepada para politisi di partai koalisi untuk memahami hal ini.
"Tolong teman-teman lain jangan mengada-ada hingga mengatakan ini kewenangan gubernur, padahal ini otoritas kewenangan partai. Kami harap juga kepada gubernur untuk dapat menghargai Partai Golkar. Siapa pun itu adalah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Golkar terkait kursi jabatan wagub," katanya.
Mengenai isu atau berita bahwa dalam partai koalisi sudah ada biaya politik saat pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) saat maju pada Pilgub Papua lalu, Pieter mengatakan tentunya hal itu suatu konsekuensi yang harus dipahami bersama. Jika hal ini dikaitkan dengan jabatan wagub, maka harus dipahami oleh partai koalisi ataupun masyarakat luas bahwa kursi atau jabatan yang dimaksud milik Partai Golkar.
"Rekan-rekan ataupun kader Golkar sudah sepakat bahwa ini yang akan kami gaungkan. Kursi wagub ini milik partai berlambang pohon beringin," ujarnya.
Pieter mengatakan, tentu penetapan nama calon melalui mekanisme. Partai yang bergabung di koalisi diharapkan tetap menghormati keputusan bersama sesuai kesepakatan ketika mengusung dan mendukung pasangan Lukmen saat pilkada. Sejauh ini, belum ada keputusan final terkait nama yang akan mengisi kursi wagub Papua.
"Jadi, ini harus dipahami bahwa semua yang diberitakan bahwa sudah ada keputusan final, itu belum terjadi. Karena belum ada kesepakatan dari partai koalisi," katanya.