JAYAPURA, iNews.id - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, berharap penerapan sistem noken pada Pemilu 2024 di Bumi Cenderawasih dapat dikurangi. Dia menginginkan agar pemungutan suara dapat dilakukan secara langsung oleh tiap warga tanpa diwakili.
"Karena bagi saya sistem noken selalu menimbulkan korban dampak daripada pesta demokrasi ini, karena mereka merebut sisa suara itu. Supaya kita pastikan pemilu ini one man one vote," ujar Fakhiri, Selasa (11/7/2023).
Dikutip dari situs Bawaslu Kota Malang, sistem noken merupakan skema yang diterapkan KPU khusus untuk wilayah Papua.
Sistem ini mengadopsi kebiasaan para masyarakat tradisional Papua yang memercayakan keputusan pada tetua atau pemimpin suku. Sehingga suara masyarakat diwakilkan oleh para tetua adat.
Di sisi lain, Fakhiri menyebut ada 12 kabupaten di Papua yang masuk dalam kategori rawan konflik saat Pemilu 2024. Sehingga, perlu ada pencegahan yang maksimal.
Daerah rawan itu meliputi Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Puncak, Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.
Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema antisipasi untuk mencegah konflik tersebut terjadi. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memantau DPT.