Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D Heatubun menambahkan, pihaknya juga berharap adanya perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kaitannya dengan reforma agraria dan percepatan perhutanan sosial.
"Terutama untuk usulan hutan adat dan pemetaan serta pengelolaan hutan adat. Karena sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan penunjukan hutan adat dari Pemerintah Pusat," ujar Charlie.
Menanggapi berbagai inisiatif Pemprov Papua Barat, Moeldoko menjelaskan, isu pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat memang perlu disikapi karena sudah tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020.
Sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020, KSP memiliki peran mendukung Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Moeldoko menyebut, apa yang disampaikan Pemprov Papua Barat bisa menjadi bahan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
"Nanti akan saya sampaikan langsung ke Wapres agar pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terlaksana," ujar Moeldoko.
Pertemuan Moeldoko dengan Gubernur Papua Barat turut dihadiri Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay dan Staf Khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar.