"Tangkap juga yang mendanai itu, termasuk suplay anggaran untuk kelompok Papua Merdeka. Ini dana Otsus tidak merata ke masyarakat karena salah satunya untuk bgini, dipakai untuk danai organisasi Papua Merdeka dan pergerakannya. Jadi harus diusut tuntas," katanya.
Kalaupun ternyata aktor intelektual itu adalah pejabat Papua, kata dia, harus diberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan penjara.
"Hukum harus ditegakkan, kami dukung, mau pejabat kah siapa kah yang mendukung pemberontak harus ditangkap dan dipenjaakan, negara tidak boleh kalah. Mereka ini makin lama makin berulah, sementara orang Papua banyak yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan,"ucapnya.
Dia juga meminta pemerintah dan aparat keamanan terus bersinergi dengan masyarakat adat untuk turut memfilter gerakan yang pro Papua Merdeka.
Menurutnya, fungsi Adat sangat penting dalam pencegahan tejadinya provokasi menyesatkan di lingkup akar rumput.
"Semua harus bersatupadu, bekerjasama untuk berantas ini. Kami LMA juga siap mendukung program pemerintah untuk pembangunan Papua dalam NKRI yang damai dan sejahtera," katanya.