Menurut Wandik kebijakan yang dilakukan soal transfer dana otsus ke daerah sangat tepat, apalagi yang memiliki masyarakat berada di kabupaten/kota, bukan di provinsi. Pemanfaatan anggaran ini juga tidak sembarang dan akan dikelola sesuai dengan aturan dan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Kami masih tunggu petunjuk teknis (juknis) di lapangan dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan daerah, karena kami yang tahu kebutuhan di daerah. Sebab selama ini pemanfaatan dana otsus sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua, bukan atas dasar kebutuhan di kabupaten/kota,” jelasnya.
Pemerintah pusat kembali memperpanjang otsus Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 19 Juli 2021.
Dengan perpanjangan tersebut, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp8,5 triliun dalam RAPBN 2022. Dana tersebut lebih besar 12,6 persen dibandingkan dalam outlook APBN 2021 sebesar Rp7,6 triliun. (CM)