Menurut Ronsumbre, dalam menyikapi berbagai program daerah pasti ada pro dan kontra, namun hal itu bagian dari dinamika demokrasi.
“Masyarakat juga menyampaikan aspirasi tentang perlindungan hak-hak adat orang asli Papua dalam berdagang, menempuh pendidikan, kesehatan, hingga hak kegiatan ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Sekretaris Dewan Adat Yosef D. Korwa SH mengatakan pro kontra aspirasi DOB Papua merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Munculnya perbedaan warga dalam menyikapi pemekaran daerah merupakan hal yang biasa.
RDP anggota DPRP Papua Yohanis Ronsumbre di Kabupaten Biak Numfor juga dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yermias Rumbiak dan Kasat Binmas Polres Biak AKP Laban Purba.(*)