JAYAPURA, iNews.id - Masyarakat di wilayah Papua dapat membuat Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) di kompleks Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura. Dokumen tersebut nantinya dikeluarkan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Papua.
Kepala Dinas Perhubungan Papua, Reky D Ambrauw mengatakan, bagi masyarakat yang hendak keluar dan masuk Papua harus mengantongi surat tersebut. Namun ada prosedur yang mesti dilalui, pertama yakni membuat surat pengantar ke bagian biro umum.
"Selanjutnya akan dinaikan ke Sekda untuk dilihat apakah bisa diproses atau tidak," kata Reky di Kota Jayapura, Papua, Jumat (6/12/2020).
Menurut dia setelah disetujui, surat tersebut akan turun ke instansi terkait agar menjadi catatan tersendiri. Setelah itu barulah terbit dan dapat dipakai oleh masyarakat untuk keperluan keluar masuk daerah.
Dia menjelaskan surat tersebut dibuat dengan ditujukan kepada Gubernur Papua dan diproses sesuai dengan alur yang ada di lingkungan Pemprov Papua. Dinas Perhubungan tidak menerbitkan surat ini, namun ikut dalam alur prosesnya.
"Sekali lagi, SPKM tersebut tidak diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua, kami hanya memproses saja," katanya lagi.