Bahkan untuk menangani sampah di TPS Ampenan, tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan sistem gotong royong. Artinya, jika truk sampah lain sudah selesai mengangkut sampah di TPS lain, petugas diperbantukan untuk penanganan sampah di TPS Ampenan.
"Kendala lainnya, penanganan sampah di awal tahun ini dipicu karena penurunan anggaran operasional kendaraan dari Rp64 juta lebih per tahun untuk satu kendaraan menjadi Rp37 juta lebih per tahun per satu kendaraan, termasuk untuk pemeliharaan suku cadang," katanya.
Kekurangan biaya operasional itulah, lanjutnya, yang saat ini sedang diusakan untuk diusulkan penambahan oleh DLH melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram.
"Sembari menunggu penambahan anggaran tersebut, tim DLH tetap bekerja menangani sampah dan ditargetkan kondisi TPS akan kembali normal dalam satu bulan terakhir," katanya.
Sementara Wali Kota Mataram Ahyar Abduh yang dikonfirmasi terkait dengan kondisi sampah di TPS yang melampaui kapasitas memastikan, DLH tetap bekerja dan menjalankan tugasnya dalam penanganan sampah.
"Kami akui, anggaran di awal tahun belum bisa berjalan optimal sehingga mungkin itu yang menjadi kendala. Tapi DLH tetap bekerja, saya baru mendapat informasi kalau sampah di TPS melampaui kapasitas dan segera akan saya koordinasikan," katanya.