LOMBOK TIMUR, iNews.id – Komisi IX DPR menyarankan pemerintah membuat peta jalan bagi kesejahteraan petani tembakau. Hal itu penting dilakukan karena mereka selama ini menjadi mata rantai penting terhadap pendapatan negara.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadhifah saat menjadi narasumber pada acara Istighotsah Koalisi Tembakau di Pondok Pesantren Al-Amanan Bagik Nyaka Santri, Lombok Timur, Minggu (12/9/2021).
”Kita membutuhkan kebijakan integratif, lintas kementerian yang melindungi sektor IHT karena menyerap banyak tenaga kerja, pendapatan negara dan sektor paling resilient terhadap Covid- 19,” katanya.
Dia menjelaskan, usaha tani tembakau mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, usaha tani tembakau menjadi primadona masyarakat. Serapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 671 HOK (Hari Kerja Orang) per musim tanam, dibandingkan dengan usaha tani padi hanya 130 HOK.
Nur Nadhifah mengatakan, dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tembakau, tidak kurang dari 50 persen di antaranya adalah buruh tani perempuan.