Menurutnya, sebanyak 100 ton beras yang ada di Bulog merupakan jatah pemerintah kabupaten/kota selama setahun dan selama ini jatah tersebut belum pernah dicairkan.
"Selain jatah yang ada di Bulog, kami juga akan meminta jatah Pemprov NTB sebanyak 50 ton sehingga kami targetkan jumlah bantuan yang akan disalurkan sebanyak 150 ton," katanya.
Untuk penyaluran bantuan beras, kata Asnayati, bisa dilakukan setelah PPKM darurat, sebab beras merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap dibutuhkan masyarakat meski kebijakan PPKM darurat sudah tidak diberlakukan lagi.