"Tunggu waktunya baru mereka coblos. Semua mempunyai hak untuk memilih, dan itu diatur baik ASN, maupun bukan ASN. Jadi jangan mutasi ASN dengan alasan kinerja. ASN siap ditempatkan di mana saja, tetapi bukan atas dasar beda pilihan politik," katanya.
Dia juga menegaskan, jangan sampai mutasi dilakukan sebagai bentuk sanksi. Dia mencontohkan, jika ASN ketemu dengan siapa saja, kemudian di antara yang ditemui mereka itu anggota partai, jangan langsung dikenakan sanksi atau mutasi.
"Setiap orang yang berstatus ASN, baik pejabat eselon II, maupun biasa, memiliki hak pilih. Karena itu, jika mereka bersilaturahmi dengan pihak lain jangan serta merta dinilai telah berpolitik praktis," katanya.
Sementara Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sebelumnya menanggapi rencana pemanggilan Bawaslu Ternate terkait mutasi jabatan ASN lingkungan Pemkot setempat. Dia pun menegaskan mutasi yang dilakukannya hal yang biasa, tidak ada kaitannya dengan politik.
"Mutasi yang dilakukan Pemkot Ternate, terutama bagi ASN bisa dilaksanakan setiap saat dan tidak ada kaitan dengan politik," katanya.
Wali Kota mengakui, mutasi dilakukan ketika ada usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penilaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkot Ternate. Karena itu, mutasi di Pemkot Ternate tidak perlu dipersoalkan.