Sementara itu, sebelumnya Wali Kota Ambon Richard Louhenapesy menyatakan pelaksanaan PTM di ibu kota provinsi Maluku itu baru akan dimulai jika vaksinasi Covid-19 terhadap siswa mencapai 70 persen.
"Jika capaian vaksinasi Covid-19 sudah 70 persen dari total jumlah siswa di Ambon, baru kita mengambil kebijakan belajar tatap muka bagi siswa SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon," ujar Richard.
Sejauh ini belum ada kebijakan dari Kemendikbudristek terkait PTM untuk Kota Ambon. Sebanyak 163 kabupaten/kota yang masuk kriteria belajar tatap muka, termasuk lima kabupaten/kota di Maluku dan Ambon belum termasuk.
"Kita terus dorong percepatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar, sehingga proses belajar tatap muka bisa dilaksanakan," ujarnya.
Kebijakan PTM akan diprioritaskan bagi siswa kelas ujian, yakni kelas enam (SD) maupun sembilan (SMP).
"Prioritas kita untuk siswa kelas ujian. Ke depan secara perlahan bagi siswa kelas lainnya. Saya tidak mau kita larut dalam euforia zona kuning tetapi nantinya berdampak bagi masyarakat," katanya.
Wali Kota berharap dukungan orang tua untuk memberikan surat keterangan bersedia bagi anak- anak divaksinasi Covid-19. Jika anak sudah divaksinasi, akan mendata orang tuanya sudah vaksin belum, sehingga tahap berikut diberikan perhatian kepada orang tua.