AMBON, iNews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku akan mengeluarkan peraturan wali kota (perwali) untuk mengatur pembatasan pergerakan masyarakat dan moda transportasi. Peraturan ini disiapkan sambil menunggu penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapesst mengatakan, mekanisme pengusulan PSBB akan dilakukan Pemprov Maluku dan selanjutnya menunggu tahapan verifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah proses pengusulan, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi kesiapan Provinsi Maluku, khususnya kota Ambon terkait penerapan PSBB.
"Jika seluruh syarat telah dipenuhi maka tahapan PSBB langsung dilaksanakan," katanya, Rabu (20/5/2020).
Richard menjelaskan, PSBB bukan sesuatu yang menakutkan melainkan upaya mendisiplinkan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan mampu menekan tingkat penyebaran Covid-19.
"Saya memprediksikan setelah lebaran, tetapi mendahului PSBB, kita menyiapkan Perwali untuk membatasi pergerakan masyarakat," ujarnya.
Sebelum penerapan PSBB, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menyiapkan kondisi psikologi sosial. Saat PSBB diterapkan, maka aktivitas masyarakat dibatasi.
“Bukan dilarang, karena itu sosialisasi perlu disampaikan ke masyarakat," katanya.