“Hal ini karena asal mereka memang dari daerah tersebut. Sementara seleksi penerimaan prajurit ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Kodam atau wilayah,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury yang memimpin pertemuan ini juga memperkenalkan sejumlah anggota DPRD setempat. Pertemuan ini juga dihadiri tiga wakil ketua serta seluruh pimpinan fraksi dan komisi. Tak lupa, dia menjelaskan fungsi, struktur serta keanggotaan dalam lingkup dewan.
Dalam sambutannya, Lucky juga menyinggung tentang penerimaan prajurit TNI-Polri yang jumlah relatif sedikit dibanding daerah lain.
Sementara itu Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar berharap, sinergitas yang selama ini terjalin dapat terus terjaga dengan baik.
"Alhamdulillah kami turun di beberapa daerah dalam kunjungan kerja. Hikmah dari situasi pandemi Covid-19 ini, pemkab terus menjalin sinegritas dengan Pemprov Maluku maupun TNI-Polri, sangat terlihat dalam penanganan dan mengatasi daerahnya masing-masing," katanya.
Sementara untuk rencana Pilkada serentak dijadwalkan pada 9 Desember 2020 di empat kabupaten, maka dalam kegiatan pesta demokrasi yang dibutuhkan yakni netralitas dari pihak TNI-Polri. Bila personel di lapangan sudah mulai 'bermain mata', maka pilkada tidak akan berjalan dengan baik.
"Di pembicaraan ini, saya mau menekankan untuk anak buah, kalau ada yang 'main mata' dalam penyelenggaraan kegiatan demokrasi nanti, maka tidak segan-segan memprosesnya. Kalau dia kapolres, saya akan copot dari jabatannya," kata kapolda.