JAKARTA, iNews.id – Kasus suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018 segera memasuki persidangan. Hal ini setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan dakwaan atas ketiga tersangka, yakni Bupati MesujiKhamami, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra dan adik Bupati Mesuji Taufiq Hidayat ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pelimpahan berkas dan tersangka telah dilakukan sejak Kamis (23/5/2019). Pihaknya kini tinggal menunggu jadwal persidangan yang diatur Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung.
"Penuntut Umum KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara ketiganya ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada PN Bandar Lampung," ujar Febri Diansyah melalui pesan singkat kepada iNews.id, Jumat (24/5/2019).
Febri menjelaskan, selama masa persiapan persidangan, ketiganya dipindahkan ke sejumlah rutan. Bupati Khamami dipindahkan dari Rutan Guntur ke Rutan Polda Lampung, Wawan Suhendra dipindah dari Rutan Polres Jakarta Pusat ke Lapas Raja Basa Lampung. Sementara Taufiq Hidayat dipindah ke Lapas Raja Basa Lampung dari Rutan Polda Metro Jaya.
Diketahui, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 24 Januari 2019. Hasil penyelidikan, KPK menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka korupsi dugaan proyek infrastruktur. Dia diduga menerima suap Rp1,28 miliar sebagai fee pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah yang dipimpinnya.
Selain Bupati Khamami, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam perkara ini. Yakni, adik Bupati Khamami Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra, owner PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri Sibron Azis, serta pihak swasta Kardinal.
KPK menyangkakan ketiga tersangka penerima suap yakni Khamami, Taufik dan Wawan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.