JAKARTA, iNews.id - Merry, ibu rumah tangga asal Kabupaten Lampung Utara sekaligus aktivis perempuan menggugat Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangannya dipimpin Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih pada sidang perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
"Pemohon warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pembentukan Pasal 76 H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," ujar kuasa hukum pemohon, Gunawan, Rabu (23/11/2022).
Kepada Majelis Hakim yang diketuai Prof Enny Nurbaningsih, Gunawan menyampaikan alasan pemohon menggugat UU tersebut, di antaranya pemohon menjadi korban penerapan Pasal 76 H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.
"Sehingga pelapor menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2022/PN Kbu," kata Gunawan.
Terkait pengujian formil, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan Pasal 76 H UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk kerugian untuk memperoleh akses informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Pasal 76 H.