Dengan pembatalan pengadaan ini, Gubernur Rudy Mas’ud dipastikan akan tetap menggunakan mobil dinas lama untuk menunjang aktivitas operasionalnya sehari-hari. Langkah ini diharapkan dapat meredam polemik yang sempat viral dan menjadi sorotan tajam warganet di Kalimantan Timur.
Pemprov Kaltim menegaskan langkah pengembalian ini adalah bukti bahwa pemerintah provinsi mendengarkan kritik dan saran yang membangun dari masyarakat demi tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.