Keputusan itu ditetapkan pada 17 Juli 2025, saat posisi Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati. Namun, ketika gugatan diajukan, jabatan tersebut sudah beralih ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Deni juga menyampaikan bahwa ia belum dapat memberikan komentar lebih jauh terkait kemungkinan hubungan antara gugatan tersebut dan KMK yang dimaksud.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menunggu sampai surat gugatan resmi diterima sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut. Hingga kini, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta belum memuat rincian isi gugatan.
Informasi yang tersedia sejauh ini hanya mencakup total biaya perkara sebesar Rp900.000 dan jadwal pemeriksaan persiapan yang direncanakan berlangsung pada Selasa, 23 September 2025.