Mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah.
Jumlah massa yang terus bertambah membuat kawasan sekitar Gedung DPRD dan Kantor Gubernur dipadati peserta aksi dengan pengamanan ketat dari aparat.
Dalam orasinya, massa menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai belum transparan. Kritik juga disampaikan melalui spanduk dan poster yang berisi sindiran terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Tiga tuntutan utama disampaikan, yakni audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan KKN, serta mendesak DPRD Kaltim untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Selain itu, massa meminta seluruh kebijakan pemerintah dibuka secara transparan dan diaudit secara menyeluruh. Mereka juga menilai adanya indikasi nepotisme dalam struktur kekuasaan daerah.