Mereka sudah berupaya meminta bantuan pemerintah setempat, namun hingga kini harga BBM tetap tinggi. “Ya kalau mau ngeluh BBM, sudah dari dulu. Bahkan di sampai ngeluh di facebook segala, tapi belum ada tanggapan pemerintah,” kata Riduan warga Kota Bangun.
Langkanya BBM di kabupaten kaya migas dinilai menimbulkan gejolak ekonomi. Direktur Pokja 30, Buyung Marajo menyebut kelangkaan dan harga BBM yang tinggi adalah bukti gagalnya pemerintah baik pusat dan daerah serta pertamina yang mengatur distribusi dan pengawasan dilapangan sampai penerima BBM bersubsidi tersebut.
“Membiarkan masyarakat yang harusnya penerima BBM bersubsidi tersebut dengan dengan melampaui harga kewajaran yang harusnya diterima. Presiden harus tau tentang ini,” kata Buyung.
Menurutnya, Pemerintah daerah dan pusat harus segera menindak tegas siapa pun yang membuat BBM bersubsidi ini. Tidak hanya itu, kata dia, Pertamina juga harus ikut bertanggung jawab.
“Pertamina jangan terus menerus berdalih jika ini bukan urusan mereka dilapangan. Harusnya mereka tetap dan bisa menjaga ketersediaan BBM tersebut jangan sampai terjadi kelangkaan,” imbuhnya.