Ia memastikan tidak akan ada lagi anggota keluarganya yang terlibat dalam posisi struktural di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk dalam tim ahli percepatan pembangunan.
“Ruang transparansi akan dibuka lebih luas agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diawasi bersama oleh masyarakat,” katanya.
Langkah ini diharapkan dapat mendinginkan suasana di Samarinda setelah sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa terkait pengelolaan anggaran daerah. Meski demikian, publik kini menunggu bukti nyata dari komitmen transparansi yang dijanjikan oleh sang gubernur.