BALIKPAPAN, iNews.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim) Hamdani, mendesak pemerintah memperketat dalam mengeluarkan izin pertambangan dan perkebunan. Dia menilai perlu seleksi serius terhadap perusahaan dan kontraktor yang mengajukan perizinan.
Bukan tanpa alasan, maraknya eskploitasi perusahaan nakal menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Hal itu harus dijadikan acuan pemerintah agar kasus serupa tak lagi terjadi.
Hamdani sepakat jika pemerintah hanya memberikan izin kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab memulihkan wilayah tambang dan perkebunan pascaproduksi. Artinya, unsur kehati-hatian harus diutamakan sehingga perusahaan tak hanya mengeruk keuntungan semata tanpa melihat dampak buruk dari eksploitasi terhadap kondisi alam di Kaltim.
“Kami sangat berharap agar pemerintah jangan terlalu mudah memberikan izin pertambangan dan perkebunan. Berilah izin kepada mereka (pengusaha) yang betul-betul bertanggung-jawab untuk mereklamasi lahan bekas ekploitasi. Jangan karena KKN lantas izin diberikan,” ucap Hamdani saat dihubungi, Jumat (25/1/2019).
Caleg yang maju bertarung memperebutkan kursi DPRD Kaltim itu berpendapat, masih ada perusahaan di Bumi Mulawarman yang tidak bertanggung jawab atas rusaknya kawasan hutan. Akibatnya, banyak daerah bekas pertambangan menyisakan lubang-lubang menganga dan membahayakan masyarakat.