Tahun ini, BOSKab menargetkan 42 ribu siswa baru dengan anggaran mencapai Rp64 miliar. Menurut Aulia, jumlah itu sebanding dengan manfaat besar yang diterima ribuan keluarga. “Ini bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap pendidikan, sekaligus komitmen kami menghadirkan pemerataan,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menegaskan setiap sekolah penerima wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Tim verifikasi akan memastikan penggunaan dana sesuai aturan agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Dengan hadirnya BOSKab, pemerintah berharap tidak ada lagi orang tua yang merasa berat menyekolahkan anaknya. Lebih dari itu, pendidikan di Kukar kian terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat.