Kemudian, pencanangan ASN BerAKHLAK bagi seluruh Jajaran ASN di lingkungan Pemprov Kalteng, melakukan sosialisasi antigratifikasi pada bidang pendidikan, melakukan percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS RBA, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra penjaminan kualitas dan konsultasi.
“Kami juga menyampaikan progres, proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari APBD, meliputi pembangunan infrastruktur jalan provinsi (konektivitas antardaerah), landmark bundaran besar dan Bundaran Mahir Mahar Palangkaraya, Waterfront City Palangka Raya, pembangunan Rumah Sakit Tipe B Provinsi Kalimantan Tengah, shrimp estate, pembangunan dan pengembangan food estate, meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, serta rencana pembangunan Universitas Barito Raya,” tutur Gubernur Sugianto Sabran.
Gubernur juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah dan kabupaten/kota, serta semua pihak untuk terus bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Kalteng.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi semua elemen pemerintahan dan stakeholders terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Kalteng Kalimantan Tengah.
Lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur negara terhadap pentingnya nilai-nilai integritas dalam mengimplementasikan pengelolaan pelayanan publik menjadi lebih akuntabel dan transparan, guna mewujudkan pemerintah yang mandiri, maju, makmur, dan sejahtera.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan acara pengukuhan penyuluh antikorupsi, serta launching aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPDes) dan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Turut hadir dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, serta Kepala Perangkat Daerah lingkungan Provinsi Kalteng.