Meski pun seluruh aktivitas perkantoran diliburkan, kata dia pegawai setiap kantor diwajibkan hadir 30 persen untuk melakukan penataan maupun membantu pembersihan lingkungan kantor setelah sterilisasi.
"Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kebijakan menutup perkantoran hingga pusat layanan kesehatan. Semua dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran," ucap wakil wali kota itu.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan, kebijakan penutupan juga berlaku di fasilitas kesehatan. Bahkan, penularan virus di layanan kesehatan sangat rawan dibandingkan layanan publik.
"Penularan virus lebih rawan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan penularan bukan dari pasien tetapi bisa dari teman kerja meski tanpa gejala. Jadi kita wajib hati-hati agar tidak tertular," katanya.
Diketahui, sejumlah pejabat positif virus corona mulai dari Wali Kota Nadjmi Adhani dan istri, Sekretaris Daerah Said Abdullah, hingga Kepala Bagian Hukum Setdakot Gugus S.
Selain sekdakot dan empat pejabat, dua orang lainnya juga positif terinfeksi Covid-19 yakni ajudan sekda Irfan dan sopir dinas sekda Yadi. Mereka menjalani karantina di gedung LPMP Jalan Gotong Royong Banjarbaru.