“Kemudian, di satuan-satuan itu sekarang ada perwira hukum yang langsung bersentuhan dengan prajurit. Mereka melaksanakan pembekalan, penataran, ceramah, bagaimana kita sebagai aparat TNI, dalam melaksanakan tugas harus mengerti tentang hak asasi manusia, bahwa setiap manusia itu punya hak,” kata Cantiasa.
Mengenai kekhawatiran tentang persoalan HAM, TNI dalam tugasnya telah dibekali mengenai HAM dan humaniter. Bagi prajurit yang baru saja memasuki dunia pendidikan, TNI bahkan telah memiliki kurikulum pendidikan mengenai bidang tersebut. Kurikulum tersebut dipersiapkan antara lain untuk menjalankan tugas, baik di lapangan, birokrasi maupun merespons kombatan dan nonkombatan.
Peraih Adhi Makayasa Akmil 1990 ini menerangkan, TNI juga memiliki buku Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI. Buku ini menjadi pedoman bagi TNI dalam melaksanakan tugas di lapangan.