"SKPD yang terlibat diharapkan agar segera mengusulkan kegiatan sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi KRISNA Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan penurunan stunting agar dilakukan secara terintegrasi," ujar dia.
Sementara itu, periode 2019 sebanyak 1.990 dari 11.485 bayi di bawah lima tahun (balita) yang dipantau di 28 puskesmas di Kabupaten Kotabaru, masuk status stunting atau sangat pendek dan pendek.
Dari 1.990 anak balita dengan status stunting berdasarkan status gizi, tinggi badan menurut umur, terbagi sangat pendek sebanyak 616 anak atau 5,36 persen dan pendek sebanyak 1.374 anak atau 11,96 persen.
Wilayah puskesmas terbanyak stunting hingga mencapai 37,64 persen atau 169 anak dari 449 balita, yaitu Puskesmas Rawat Inap Sengayam, disusul Puskesmas Pudi sebanyak 161 anak atau 36,93 persen dari 436 balita, kemudian Puskesmas Lontar sebanyak 146 anak atau 33,18 persen dari 440 balita.
Kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kotabaru, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.