Berdasarkan hal itu, Rusian dan 13 Ketua DPC Partai Demokrat di Kalsel mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel pada Jumat (12/3/2021) untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonnal Laoly tidak mengesahkan hasil KLB.
"Kami juga punya hak menyuarakan, menolak dan menyatakan KLB di Deliserdang adalah ilegal,' tuturnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Tejo Harwanto mengatakan, aspirasi pengurus Partai Demokrat tersebut akan diteruskan ke Kemenkumham di Jakarta. Sebagai institusi pemerintah, dia memastikan Kemenkumham agar bersikap netral.
"Informasi dari jajaran Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, tidak ada surat atau dokumen masuk tentang pembentukan pengurus Partai Demokrat selain dijabat Agus Harimurti Yudhoyono," katanya.