Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap bangunan sipil, infrastruktur seperti sungai, bendungan, embung dan kanal-kanal agar bisa dilakukan perbaikan jika memang diperlukan.
“Kita juga akan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Ada tiga perda yakni tentang Revolusi Hijau, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan jasa lingkungan,” ujarnya.
Rekomendasi selanjutnya diperlukan pula peran serta masyarakat dalam menyukseskan segala program yang akan dibuat kedepannya, termasuk peran masyarakat dalam menjaga kawasan.
“Lalu kita juga akan membangun Early Warning System (EWS) atau peringatan dini bencana di seluruh Kalsel, karena belajar dari pengalaman sekarang ini, kita sadar peringatan dini sangat diperlukan. Sehingga kalau cuacanya ekstrem, masyarakat dapat secepatnya menghindar,” tuturnya.
Dia menuturkan, untuk membangun sistem tersebut perlu dilakukan kajian secara komprehensif dan melibatkan seluruh Kabupaten/Kota termasuk kementerian.
“Kita akan melakukan perencanaan secara menyeluruh, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dan menganalisa faktor alam dan faktor manusia, sehingga dari hasil analisa akan mengeluarkan kesimpulan kita harus memperbaiki atau membangun apa, itu semua yang akan dilakukan,” katanya.
Selain itu, Fajar menambahkan pada saat ini Pemprov Kalsel fokus memasuki tahap transisi untuk melakukan pembersihan terhadap dampak banjir seperti lumpur dan pembukaan jalan dan pemulihan pada pelayanan publik yang perlu diperbaiki, termasuk perbaikan rumah warga.
“Semua sudah ada petunjuk pelaksanaannya, tapi masih memerlukan waktu, mulai dari survei, mencari lahan dan dalam waktu satu bulan ini kita akan lakukan pendataan dilanjutkan dengan recovery,” tuturnya.