BANJARMASIN,iNews.id – Mempercepat proyek strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Korps Adhiyaksa diharapkan turut mengawal 40 proyek strategis di Provinsi Kalsel.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel Romadu Novelino mengatakan, permohonan Dinas PUPR ini akan ditelaah oleh Seksi D bidang Intelijen Kejati Kalsel untuk menentukan kegiatan mana saja yang dapat dilakukan pengamanan pembangunan.
“Nantinya kejaksaan memberikan dukungan pengawalan atas pembangunan fisik pekerjaan agar secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” katanya.
Dijelaskan, sebagaimana tugas kejaksaan untuk pendampingan bagi institusi negara untuk kegiatan pembangunan infrastruktur guna meminimalisir terjadinya potensi penyimpangan dalam proyek yang dikerjakan.
"Kami juga bisa memberikan pendapat hukum bila nanti ada permasalahan yang bersifat keragu-raguan yang dikhawatirkan menimbulkan masalah hukum di kemudian harinya," jelasnya.