“Bahkan, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ditarik ke provinsi. Jadi Pemda hanya sebatas koordinasi dan saya sudah merekomendasikan agar dibangun listrik di Kapuas Hulu yang dibutuhkan masyarakat," kata Nasir.
Dia berharap dengan adanya program Indonesia Terang, pemerintah pusat dapat memprioritaskan pembangunan listrik negara di wilayah Kapuas Hulu, yang merupakan kabupaten perbatasan.
Meski pun demikian, Nasir mengakui data antara Bappeda dan PLN serta BPS masih tidak sinkron. PLN punya perhitungan data tersendiri.
"PLN melihat jika sudah ada listrik di suatu desa meski pun belum semua dusun teraliri listrik, PLN menganggap itu sudah desa terang. PLN itu perusahaan milik negara sehingga ada perhitungan tersendiri," kata Nasir.