Dalam pernyataannya, warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan sebelum terjadi konflik fisik yang lebih besar di tengah masyarakat.
"Harapan kami kepada pihak Pemkab Sumenep agar segera mengambil sikap karena ini sudah berlarut-larut. Kepada Pemprov Jatim juga segera hadir, jangan biarkan masyarakat menangis sendirian atau sampai terjadi pertumpahan darah di antara kami," katanya.
Selain masalah lingkungan, warga juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses perizinan lahan tersebut. Mereka meminta Polda Jatim segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pemalsuan data yang kini disebut telah mengarah pada tindak pidana khusus korupsi.