Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Dewa Putra mengatakan, Bali memang beruntung karena infrastruktur banyak disupport pemerintah pusat. Namun, lebih penting lagi, masyarakat lokal juga selalu bersinergi dan mendukung proyek pembangunan.
Dia mencontohkan, saat ada pembangunan jalan, maka warga bali bersedia ketika tanahnya dibutuhkan. "Kearifan lokal ini masih terjaga, sehingga pembangunan tidak ada masalah. Tentu istilahnya bukan ganti rugi, tapi ganti untung," katanya.
Meski begitu, ke depan tentunya masih dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder. "Kita perlukan dalam rangka untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat, tentu akan meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali Ida Ayu menyebutkan, proyek perbaikan jalan di Bali hanya dianggarkan Rp17 juta per kilometer dari yang seharunya Rp50-60 juta. Hal itu terpaksa dilakukan karena anggaran infratruktur di APBD memang minim.
Karena itu, pihaknya harus mengatur sedemikian rupa besaran anggaran tersebut agar tepat sasaran, salah satunya mencegah ruas jalan di Bali agar tidak banjir.
"Kami pahami bahwa musuh aspal adalah air, sehingga dengan keterbatasan anggaran, kami lebih fokus ke bagaimana drainase jalan kami berfungsi baik. Selain itu bahu jalan diupayakan agar tidak lebih tinggi dari aspal atau jalan utama," katanya