Sementara itu, rencana suntik mati TV analog di Jatim pada 20 Desember menuai kritik sejumlah pengusaha TV di Jatim. Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu dipaksakan. Sebab banyak masyarakat di Jatim yang masih menggunakan TV tabung yang belum bisa menunjang siaran digital.
"Memang masih masih bisa pakai STB, tapi harus keluar uang lagi. Bagi masyarakat kecil Rp200.000 itu berharga sekali," kata salah seorang pemulik TV di Jatim, Eko.
Tak hanya masyarakat, kebijakan tersebut juga merugikan pemilik TV. Sebab, mereka telah memasang menara pemancar dengan biaya mahal. "Sekarang kalau mau beralih ke digital, terus pemancar itu dikemanakan. Itu biayanya mahal lho. Belum lagi izinnya. Apa pemerintah mau ngganti," tuturnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyadari prolem di masyarakat atas kebijakan ASO tersebut. Namun, baginya hal itu merupakan keniscayaan.
Karena itu dia berharap ada konsistensi dari pemerintah. Artinya, jika sudah diputuskan migrasi ke TV Digital ya harus dijalankan jangan ditunda-tunda terus. "Yang sekarang terjadi kan tidak demikian. Di satu daerah sudah dijalankan. Sementara di daerah lain belum," ujarnya.